HUTAN KOTA PADA TANAH HAK DAN PERMASALAHANNYA

Gagan H Wijaya 
            Secara alami Indonesia ditumbuhi berbagai jenis pepohonan sejak zaman dahulu. Namun, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin besar tidak dapat dipungkiri lahan yang subur untuk pepohonan pun semakin menyempit. Daerah yang dulunya dikenal dengan desa sekarang sudah berubah menjadi kota kecil dan kota kecil berubah menjadi kota besar. Kawasan yang dulu hijau kini berubah menjadi hunian dan perkantoran. Begitu banyak pepohonan yang hilang sehingga yang tampak hanya kegersangan. Paru-paru kota pun hilang (Kurnia 2011).

Bertambahnya jumlah manusia membuat lahan tersisa yang bisa ditanami menjadi semakin sedikit. Nafsu membangun tempat-tempat yang masih tersisa ini untuk diubah menjadi hunian manusia membuat keserasian lingkungan seolah tidak terpikirkan lagi. Setiap jengkal tanah di kota besar menjadi buruan. Pembangunan gedung berpacu dengan waktu dan pertambahan penduduk. Bahkan setelah lahan semakin sulit pembangunan gedung tetap saja tidak berhenti. Orientasi pembangunannya tidak lagi horizontal melainkan vertikal (Kurnia 2011).

Lingkungan perkotaan hanya berkembang dari segi ekonomi, namun terjadi penurunan kondisi lingkungan secara ekologi. Yang seharusnya tercipta adalah adanya keseimbangan antara lingkungan perkotaan secara ekologi dengan perkembangan secara ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, contoh meningkatnya suhu udara, pencemaran udara, menurunnya kuantitas dan kualitas air tanah, bencana banjir, intrusi air laut, dan lain-lain. Keadaan tersebut menyebabkan ketidakharmonisan kehidupan masyarakat dengan lingkungannya (Kurnia 2011).

Luasan hutan kota pada suatu kawasan perkotaan yaitu 10% menurut undang-undang. Namun untuk kota yang telah padat penduduk dan memiliki aktivitas tinggi, maka luasan hutan kota tersebut sangat sulit dicapai. Kota yang padat cenderung dipenuhi oleh bangunan dan lahan milik masyarakat. Pembangunan hutan kota di kawasan tersebut akan memiliki kendala pada luasan hutan kota yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, pembangunan hutan kota dapat dipenuhi dengan memanfaatkan tanah hak untuk mencapai luas kota minimal 10% atau bahkan lebih.

            Pembangunan hutan kota di tanah hak merupakan salah satu cara untuk memperluas hutan kota dan tetap menjaga stabilitas lingkungan kota dengan menghijaukan kembali tanah masyarakat. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah (PP No 63 2002). Tanah masyarakat yang awalnya berupa bangunan dapat dikonversi menjadi hutan kembali dengan izin pemilik hak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya kerjasama dan sukarela dari pemilik lahan untuk membangun kawasan hutan kota. Dengan adanya kerjasama tersebut, masyarakat memiliki peran penting dalam membantu pemerintah dalam menghijaukan kembali kota.

            Menuru PP No 63 Tahun 2002, Tanah hak yang direkomendasikan pemilik hak sebagai hutan kota dapat ditetapkan menjadi hutan kota tanpa adanya pembebasan tanah. Pemegang hak dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Pemberian insentif diatur dengan Peraturan Daerah. Tanah hak ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun. Penetapan tanah hak dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan. Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.   terletak di wilayah perkotaan dari suatu Kabupaten/Kota atau provinsi untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

b.   merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan; 

c.   mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi sebagai resapan air.

Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Bupati/ Walikota. Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

            Penggunaan lahan hak untuk fungsi hutan kota tentunya memiliki berbagai kendala pada kondisi masyarakat perkotaan. Tanah yang dialihfungsikan menjadi hutan kota dianggap tidak bermanfaat dan menurunkan produktivitas lahan secara ekonomi. Masyarakat akan lebih memilih membangun gedung, pasar, supermarket atau fungsi lainnya untuk mendatangkan manfaat ekonomi yang melimpah. Hal tersebut tentunya menjadi kendala tersendiri mengingat pembangunan hutan kota di tanah hak membutuhkan kesadaran dan kerelaan dari pemilik tanah. Hutan kota di tanah hak perlu dicanangkan dan menjadi program penting pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan luasan hutan kota. Masyarakat perlu diberi pengertian dan pendidikan tentang manfaat hutan kota. Hutan kota tidak hanya bermanfaat untuk saat ini, namun dapat bermanfaat jangka panjang. Dengan adanya hutan kota, iklim perkotaan menjadi lebih sejuk dan terbebas dari polusi yang berlebihan.

            Membangun kesadaran masyarakat bukan merupakan hal yang mudah. Masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih di bidang kehutanan dan lingkungan akan memiliki motivasi tersendiri untuk membangun hutan kota. Mereka lebih terbuka wawasannya tentang kehutanan. Hutan kota dapat memberikan manfaat yang tidak terbatas bagi mereka. Namun, untuk masyarakat awam, hutan kota dipandang tidak bermanfaat. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan, sosialisasi, program pendidikan, pelatihan, publikasi, kampanye lingkungan serta program-program lain yang dapat dilakukan untuk mengubah pola fikir masyarakat awam. Hutan kota dapat diwujudkan dengan mudah pada kawasan yang memiliki rasa bersahabat terhadap alam dan kesadaran akan lingkungan yang tinggi.

            Pembangunan hutan kota di tanah hak menjadi potensi yang besar dalam pengelolaan lingkungan perkotaan di masa depan. Pembangunan hutan kota di tanah hak perlu mendapat perhatian penting dari pemerintah dan perlu dicanangkan mulai saat ini. Di masa mendatang, penggunaan lahan perkotaan akan lebih tinggi dan peluang pembangunan hutan kota menjadi sangat rendah. Untuk itu pembentukan pola fikir masyarakat dan membentuk kesadaran lingkungan sangat penting dilakukan saat ini sebelum keadaan kota menjadi lebih parah dan tidak teratasi.

           

DAFTAR PUSTAKA

Kurnia IM. 2011. Pengembangan Hutan Kota. http://sylvaindonesia.tripod.com /artikel2.html

Peraturan Pemerintah RI. 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.  Presiden Republik Indonesia. Jakarta.